BAB 1 & 2
Karakteristik Masyarakat Desa Hutan
Beragam tipe masyarakat:
Pemburu dan meramu, petani lahan kering, petani ikan , petani sawah, pedagang dn jasa , industry.
Sebaran Geografis Tipe-tipe Masyarakat Pertanian
Pemburu dan meramu : Sumatra : suku ank dalam , sakai, talang mamak,
Kalimantan : punan
Peladang berpindah : jawa barat : baduy,kasepuhan (pertanian huma)
: Sumatra,kalimantan, Maluku, Sulawesi, NTT, papua.
Pertanian lahan kering : pulau jawa, dan luar jawa
Pertanian sawah :jawa, bali, NTB, Sulawesi, pulau lain.
Orang yang bergantung pada hutan :
Pimentel et al (1997) mencakup semua orang yang mengumpulkan, menggunakan atau menjual hasil hutan; orang yang memanen pohon-pohon yang dibudidayakan dari lahan-lahan; maupun pekerja perkebunan teh dan pisang sebagai orang yang tergantung pada hutan, kira-kira 1 juta s/d 250 juta orang.
Secara agregat, Pimentel et al. (1997) memperkirakan lebih dari 300 juta orang di dunia memperoleh sebagian atau seluruh matapencahariannya dan makanannya dari hutan
Lynch dan Talbott (1995) memperkirakan jumlah orang yang hidup di dalam atau dekat hutan sekitar 500-600 juta di asia
Dalam konteks mk. Sosiologi Kehutanan fokusnya adalah Masyarakat yang tinggal di dalam/ sekitar hutan
FAO
 Perbedaan perkiraan jumlah penduduk yang tergantung pada hutan antara lain disebabkan perbedaan definisi dari sektor kehutanan;
 Ideal-nya, sektor didefinisikan untuk mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang sebagian besar tergantung pada produksi barang dan jasa dari hutan, mencakup kegiatan komersial produksi dari serat kayu: batang kayu, kayu bakar, arang, kayu gergajian, panel, pulp dan kertas, dan furniture dari kayu; tercakup juga produksi komersial dan pengolahan NTFPs dan penggunaan hasil hutan secara subsisten .
Tipe-tipe hubungan orang/penduduk dan hutan:
1) Penduduk yang hidup di dalam hutan
 Pemburu dan peramu;
 Petani peladang;

2) Penduduk yang bermata pencaharian dari kegiatan hutan
 Pengrajin, pedagang, dan pengusaha kecil berbahan baku hasil hutan;
 Tenaga kerja industri berbahan baku hutan
Bentuk-bentuk Pemanfaatan SDH: Beberapa Hasil Penelitian Pemanfaatan Tumbuhan Obat dan satwa Pada Masyarakat Apo Kayan-Kalimantan Timur.
Pertanyaan diskusi :
 Hasil hutan apa yang dipungut (dipanen) oleh suatu keluarga masyarakat desa hutan;
 Apa manfaat dari hasil hutan yang dipungut ?
 Seberapa besar tingkat ketergantungan keluarga pada hasil hutan ?
 Dapatkah hasil hutan yang dimanfaatkan tergantikan oleh produk/jasa yang lain ?
KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP HUTAN
Jenis Kebutuhan Pokok Cara Pemenuhan Tingkat Ketergantungan terhadap UP Lokasi Khusus
Karbohidrat Mengambil, Berladang Tinggi Hutan Sagu
Protein hewani (Daging) Berburu Tinggi Lokasi berburu
Protein hewani (Ikan) Menjaring, memancing Rendah Tidak ada
Buah-buahan/ sayuran Budidaya/memungut Rendah-Sedang Tidak ada
Kebutuhan air Mengambil lagsung di sungai atau memakai pipa, air hujan, dan sumur Rendah-Sedang Sungai dan anak Sungai, mata air
Pakaian Membeli Tidak ada Tidak ada
Rumah Membeli/mengambil di hutan Sedang Tidak ada
Perahu Membeli/mengambil di hutan Rendah Tidak ada
Mebel, peralatan rumah tangga dll Membeli Rendah Tidak ada
Bahan bakar Mengambil di hutan Tinggi Tidak ada
Obat-obatan Membeli, mengambil di hutan Sangat Rendah Tidak ada
Pakan hewan Gembala Sangat Rendah Tidak ada
Pendapatan Berladang, kebun dan mengambil hasil hutan Rendah-Tinggi Tidak ada

BAB 3
Sistem nilai tentang SDH pada masyarakat desa hutan
dan Sistem tenurial dan manajemen lahan hutan dan hasil hutan
Nilai merupakan persepsi manusia, tentang makna sesuatu objek (sumberdaya hutan) tertentu, tempat dan waktu tertentu pula. Persepsi ini sendiri merupakan ungkapan, pandangan, perspektif seseorang (individu) tentang atau terhadap sesuatu benda, dengan proses pemahaman melalui panca indera yang diteruskan ke otak untuk proses pemikiran, dan disini berpadu dengan harapan ataupun norma-norma kehidupan yang melekat pada individu atau masyarakat tersebut (Turner et al, 1994)).
Oleh karena itu nilai sumber daya hutan yang dinyatakan oleh suatu masyarakat di tempat tertentu akan beragam, tergantung kepada persepsi setiap anggota masyarakat tersebut, demikian juga keragaman nilai akan terjadi antar masyarakat yang berbeda (Suparmoko dan Ratnaningsih, 2000). Keragaman nilai ini mencakup besar nilai maupun macam nilai yang ada. Nilai yang dimiliki oleh sumberdaya hutan tidak saja nilai ekonomi, tetapi juga nilai ekologis dan nilai sosial.
Nilai sosial
Dalam pengertian sehari-hari nilai diartikan sebagai harga (taksiran harga), ukuran, dan perbandingan dua benda yang dipertukarkan. Nilai juga bisa berarti angka kepandaian (nilai ujian, nilai rapor), kadar, mutu, dan bobot. Dalam sosiologi, nilai mengandung pengertian yang lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Nilai merupakan sesuatu yang baik, yang diinginkan, yang dicita-citakan, dan dianggap penting oleh warga masyarakat.
Nilai sosial adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan benar, yang diidam-idamkan masyarakat. Agar nilai-nilai sosial itu dapat tercipta dalam masyarakat, maka perlu diciptakan norma sosial dengan sanksi-sanksi sosial. Nilai sosial merupakan penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang baik, penting, luhur, pantas, dan mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan dan kebaikan hidup bersama. Berikut ini definisi nilai sosial menurut pendapat para ahli.:
a. Alvin L. Bertrand
Nilai adalah suatu kesadaran yang disertai emosi yang relatif lama hilangnya terhadap suatu objek, gagasan, atau orang.
b. Robin Williams
Nilai sosial adalah hal yang menyangkut kesejahteraan bersama melalui konsensus yang efektif di antara mereka, sehingga nilai-nilai sosial dijunjung tinggi oleh banyak orang.
c. Young
Nilai sosial adalah asumsi-asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar dan apa yang penting

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal tujuh jenis nilai dilihat dari sifatnya, yaitu nilai kepribadian, kebendaan, biologis, kepatuhan hukum, pengetahuan, agama,dan keindahan.

1) Nilai kepribadian, yaitu nilai yang dapat membentuk kepribadian seseorang, seperti emosi, ide, gagasan, dan lain sebagainya.
2) Nilai kebendaan, yaitu nilai yang diukur dari kedayagunaan usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Biasanya jenis nilai ini disebut dengan nilai yang bersifat ekonomis.
3) Nilai biologis, yaitu nilai yang erat hubungannya dengan kesehatan dan unsur biologis manusia. Misalnya dengan melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan.
4) Nilai kepatuhan hukum, yaitu nilai yang berhubungan dengan undang-undang atau peraturan negara. Nilai ini merupakan pedoman bagi setiap warga negara agar mengetahui hak dan kewajibannya.
5) Nilai pengetahuan, yaitu nilai yang mengutamakan dan mencari kebenaran sesuai dengan konsep keilmuannya.
6) Nilai agama, yaitu nilai yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh anggota masyarakat. Nilai ini bersumber dari masing-masing ajaran agama yang menjelaskan sikap, perilaku, perbuatan, perintah, dan larangan bagi umat manusia.
7) Nilai keindahan, yaitu nilai yang berhubungan dengan kebutuhan akan estetika (keindahan) sebagai salah satu aspek dari kebudayaan.

Pengertian system tenurial atas hutan
• Kata tenure berasal dari bahasa Latin tenere, yang berarti memelihara, memegang, memiliki;
• Land tenure berarti hak atau penguasaan atas lahan;
• Tree/plant tenure berarti hak/ penguasaan atas suatu pohon atau tumbuhan;
• Forest land tenure berarti hak/ penguasaan atas suatu areal/ kawasan hutan termasuk di dalamnya lahan dan hasil hutannya baik kayu, non kayu; tangible-intangible.
• Land tenure system menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang melekat pada hak/ penguasaan atas suatu lahan mencakup status hukum, hak perlindungan hukum atas pemilikan suatu lahan, hubungan bagi hasil, sewa-menyewa, pemilik-buruh, dll.

 Berdasarkan status hukumnya (lihat UU No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria) penguasaan lahan di Indonesia diatur sebagai berikut:
– Seluruh bumi, air, dan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara (UUD 1945 ps. 33);
– Seluruh tanah dikuasai oleh negara; Pengertian menguasai adalah mengatur, bukan memiliki;
– Negara mengatur hak-hak atas tanah, antara lain pemberian hak milik (HM), hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dll.
– Tanah adat digolongkan sebagai tanah negara; Apabila negara (atau pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan atas peran negara) menggunakan tanah adat, maka harus memberikan kompensasi sebagai bentuk recognitie (rekognisi atau pengakuan).

 Berdasarkan UU No. 5/ 1967 tentang Pokok Kehutanan:
– Semua kawasan hutan dikuasai oleh negara;
– Hutan adat menjadi bagian dari kawasan hutan negara;
– Hutan pada lahan milik disebut hutan milik yang tidak termasuk kawasan hutan.
 Berdasarkan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan:
– Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
– Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
– Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
– Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
Ketentuan UU atau implementasinya dapat menimbulkan konflik/ sengketa dengan ketentuan hukum adat.
Pengertian Hukum Adat dan
Masyarakat Hukum Adat
Pengaturan atas penguasaan lahan/hutan pertama-tama berdasarkan hukum adat. Para ahli hukum adat masyarakat Indonesia telah memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “Hukum Adat”. Rumusan dari Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional (1975) menyatakan Hukum adat sebagai hukum asli Indonesia yang tidak tertulis/tertuang di dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia dan di sana sini mengandung unsur agama.
Masyarakat sebagai persekutuan hukum yang disebut “masyarakat adat” (karena berdasarkan hukum atau aturan adatnya) dapat terbentuk berdasarkan:
(1) ikatan genealogis,
(2) ikatan teritorial, ataupun
(3) ikatan genalogis-teritorial.
 Persekutuan hukum berdasarkan genealogis ( 1 ):
Masyarakat Gayo: clan-clan tinggalnya tak teratur dan hanya ada hubungan oleh ikatan clan.
 Persekutuan hukum yang berdasarkan territorial ( 2 ):
Masyarakat Bali, Lombok, Jawa, Aceh, Bangka dan Belitung.
 Persekutuan hukum yang genealogis-teritorial ( 3 ):
Masyarakat Gayo, Enggano, Buru, Seram, Flores, Minangkabau, Batak, Kalimantan, Minahasa; Sumatera Selatan, Ambon, Sulawesi Selatan.
Kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut :

1. Terdapat masyarakat yang teratur;
2. Menempati suatu tempat teratur;
3. Ada kelembagaan;
4. Memiliki kekayaan bersama;
5. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan dan berdasarkan lingkungan daerah;
6. hidup secara komunal dan gotong royong.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :

1. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
2. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
3. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan tersebut dikemukakan tentang syarat-syarat diakuinya masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat diakui keberadaaanya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain :

Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; ada wilayah hukum adat yang jelas; ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Hak Ulayat atas lahan dan hutan
Van Vollenhoven (1909) menyebutkan enam ciri hak pertuanan:
• Masyarakat dan anggotanya diperbolehkan secara bebas untuk menggunakan lahan-lahan perawan (virgin lands) di dalam teritorialnya;
• Pihak luar diijinkan untuk menggunakan lahan-lahan perawan setelah mereka ijin jaminan oleh masyarakat;
• Kompensasi bagi penggunaan tersebut harus dibayar oleh pihak luar;
• Masyarakat selalu memelihara kontrol lahan-lahan bekas ditanam di dalam teritorialnya;
• Orang yang bersalah harus bertanggung jawab dan menanggung biaya, dan menjadi tanggung jawab bersama jika pelanggar tak dikenal;
• Masyarakat tidak dapat mengalihkan secara permanen hak pertuanannya.
Menurut Ter Haar (1960):
• Hak untuk beschikken (menguasai mutlak) dalam arti kata memindahtangankan tidak ditemukan dalam masyarakat sukubangsa di Indonesia;
• Kaidah “daerah pertuanan” (beschikkingsgebied) tidak dapat dipindahtangankan tetap pertama-tama berlaku, walaupun ada beberapa perkecualian, misalnya karena peperangan, tekanan pemerintah pusat.
Istilah beschikkingsrecht yang menunjukkan adanya suatu macam-macam hubungan, tidak atau jarang ditemukan dalam bahasa sukubangsa Indonesia. Akan tetapi sebutan dalam arti sebagai “lingkungan” (beschikkingskring) ada, misalnya sebagai milik: patuanan di Ambon; sebagai daerah penghasil makanan: panjampeto di Kalimantan; sebagai lapangan yang terpagar: pawatasan di Kalimantan, wewengkon di Jawa, prabumian di Bali; sebagai tanah terlarang bagi orang lain: tatabuan di Bolaang Mongondo. Istilah-istilah lain yang ditemukan adalah torluk di Angkola, limpo di Sulawesi Selatan, nuru di Buru, pajar di Bali, paer di Lombok, ulayat di Minangkabau. Orang tidak mengatakan “hak ulayat nagari”, melainkan “lingkungan daripada nagari”.
“Hak milik persekutuan (communaal vezitrecht) berarti bahwa pemilik tanah ialah desa, sedangkan tanah itu dibagi-bagikan oleh pemerintah desa kepada warga desa yang dianggap layak untuk mengerjakan bagiannya. Bagian-bagian tersebut dapat pasti atau dengan giliran.” Soekanto (1985).
Bentuk-bentuk Hak atas Hutan dan Hasil Hutan
• Hak-hak individu dibedakan kedalam beberapa tipe (Ter Haar, 1939):
• Hak pemilikan (the right of possession);
• Hak garap (the right of usufruct);
• Hak preferensi (the right of preference);
• Hak pilihan eksklusif (the right of exclusive option);
• Hak pemanfaatan (the right of utilisation).
L. Fortmann (1987): menyebutkan hak-hak penguasaan atas pepohonan (tree tenure) sbb: Hak memiliki atau mewariskan, Hak menanam, Hak menggunakan, Hak mengatur.
Pada beberapa tahun terakhir sengketa/ konflik lahan hutan terus meningkat, tuntutan lahan/hutan adat mengemuka. Pertanyaan menarik dan relevan dengan situasi sekarang diajukan oleh Prof.Dr. R. Soepomo, SH (alm) pada tahun 1952: “apakah dan sampai dimanakah hukum adat bisa dipakai untuk maksud ini (“penyesuaian diri dengan kekuatan-kekuatan dari dunia modern) dan apakah dan sampai dimanakah hukum adat mampu mempermuda kembali dirinya sendiri”;Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan hak-hak atas hutan bagi kemakmuran rakyat sangat dibutuhkan.
BAB 4
PENGETAHUAN MASYARAKAT LOKAL TENTANG HUTAN
Masyarakat local (indigenous knowledge, local knowledge, traditional knowledge)
1. kapasitas manusia untuk memahami dan menginterpretasikan baik hasil pengamatan maupun pengalaman, sehingga bisa digunakan untuk meramalkan ataupun sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan
2. keluaran dari proses pembelajaran, penjelasan berdasarkan persepsi.
Warren, 1991
Pengetahuan indigenous secara umum diartikan sebagai pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang khusus. Istilah ini sering digunakan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan dirancukan dengan pengetahuan teknis, pengetahuan lingkungan tradisional, pengetahuan pedesaan, dan pengetahuan local
Johnson (1992),
Pengetahuan indigenous adalah sekumpulan pengetahuan yang diciptakan oleh sekelompok masyarakat dari generasi ke generasi yang hidup menyatu dan selaras dengan alam. Pengetahuan seperti ini berkembang dalam lingkup lokal, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pengetahuan ini juga merupakan hasil kreativitas dan uji coba secara terus-menerus dengan melibatkan inovasi internal dan pengaruh eksternal dalam usaha untuk menyeasuakan dengan kondisi baru.
Pengetahuan indigenous vs pengetahuan local
Kata indigenous dalam pengetahuan indigenous merujuk pada masyarakat indigenous.
Yang dimaksud dengan masyarakat indigenous di sini adalah penduduk asli yang tinggal di lokasi geografis tertentu, yang mempunyai sistem budaya dan kepercayaan yang berbeda daripada sistem pengetahuan internasional. Pengetahuan lokal merupakan konsep yang lebih luas yang merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang hidup di wilayah tertentu untuk jangka waktu yang lama.
Dalam beberapa pustaka istilah pengetahuan indigenous sering kali dirancukan dengan pengetahuan lokal.
Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kata indigenous dalam pengetahuan indigenous lebih merujuk pada sifat tempat di mana pengetahuan tersebut berkembang secara ‘in situ’, bukan pada asli atau tidaknya aktor yang mengembangan pengetahuan tersebut. Jika kita berpedoman pada konsep terakhir ini, maka pengetahuan indigenous sama dengan pengetahuan local.
Pengetahuan lokal yang sudah demikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya, dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu cukup lama ada kemungkinan akan menjadi suatu ‘kearifan lokal’.
Ciri-Ciri Pengetahuan Lokal :
1. Bersifat Kualitatif
2. Evolusioner
3. Penjelasan dengan logika
4. Bersifat interdisiplin dan holistik
5. Dibatasi oleh kemampuan masyarakat
6. Tingkat kecanggihannya beragam tergantung pengalaman
7. Mungkin detail tapi masih ada celah dan kadang-kadang bertentangan
8. Komplemen terhadap pengetahuan ilmiah

Para peneliti pembangunan berkelanjutan telah melakukan evaluasi dan menemukan beberapa kategori kajian pengetahuan indigenous. Menurut Emery (1996), bidang-bidang yang banyak dikaji meliputi:
1. pengetahuan pengelolaan sumber daya, peralatan, teknik, praktek dan aturan yang terkait dengan bidang penggembalaan ternak, pertanian, agroforestri, pengelolaan air dan meramu makanan dari organisme liar;
2. sistem klasifikasi untuk tanaman, binatang, tanah, air dan cuaca;
3. pengetahuan empiris tentang flora, fauna dan sumber daya bukan biologi, dan penggunaannya; dan
4. cara pandang masyarakat lokal tentang alam semesta dan persepsinya
Beberapa contoh pengetahuan masyarakat lokal adalah:
• Konsep hutan pada masyarakat Kasepuhan: leuweung kolot, leuweung sampalan, dan leuweung titipan.
• Istilah-istilah yang digunakan: pekarangan, talun, wono, tegal, dll.
• Klasifikasi-klasifikasi: tanah subur, tanah kurus, dll.
• Pemanfaatan-pemanfaatan: Pada masyarakat Aceh di kampung Gumpang, puding hitam (Graptophyllum sp) untuk obat sakit mata; besi-besi (Justicia gendarussa, Gendarussa vulgaris) untuk obat sakit perut; rutih atau geceh, akar pohon (Alstonia scholaris) untuk obat malaria
IK dan Pengetahuan Ilmiah
• Pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang mempunyai dasar pembenaran, bersifat sistematik dan bersifat intersubyektif.
• Pembenaran: segenap pengaturan cara kerja ilmiah diarahkan untuk memperoleh derajat kepastian yang sebesar mungkin; Setiap pernyataan ilmiah harus disertai dasar-dasar pembenarannya, didasarkan atas pemahaman-pemahaman yang dapat dibenarkan secara apriori, dan juga didasarkan atas hasil-hasil tangkapan empiris yang telah dikaji secara ilmiah secukupnya, sehingga orang dapat melakukan verifikasi serta pembenaran terhadap isi pengetahuan tersebut.
• Sistematik: Penyelidikan ilmiah senantiasa meletakkan hubungan antara sejumlah bahan keterangan, dan berusaha agar hubungan-hubungan tersebut dapat merupakan suatu kebulatan dengan jalan komparasi, generalisasi, untuk sedapat mungkin meletakkan hubungan yang bersifat sistematik secara horisontal maupun vertikal.
• Intersubyektif: Kepastian pengetahuan ilmiah tidaklah didasarkan atas intuisi-intuisi serta pemahaman-pemahaman orang seorang yang bersifat subyektif, melainkan dijamin oleh sistemnya itu sendiri. Kedudukan subyek sedapat mungkin tergantikan oleh manusia-manusia lain. Karena manusialah pemegang peran utama dalam pembentukan ilmu, maka manusia atau subyek harus memenuhi sejumlah syarat tertentu: derajat kecerdasan, kemampuan untuk berpikir secara akali dan secara kritis, pengetahuan yang luas mengenai penyusunan pengertian dan mengenai teknik-teknik penyelidikan, dsb. Hasil-hasil penyelidikan ilmiah haruslah setiap bagiannya dan di dalam hubungan yang menyeluruh dapat ditanggapi oleh para ilmuwan lain yang sama bidang keahliannya.
• Karya Ilmiah: Logis, obyektif, sistematis, andal, dan akumulatif (Bashori Imron, 2007)
Perbedaan antara pengetahuan masyarakat lokal dengan pengetahuan Barat atau ilmiah adalah (Agrawal, 1998: 15):
• Landasan substantif, karena perbedaan dalam persoalan (hal pokok) dan karakteristik dari pengetahuan lokal dan Barat;
• Landasan metodologi dan epistemologi, karena bentuk pengetahuan menggunakan metode yang berbeda untuk kajian realitas;
• Landasan kontekstual, karena pengetahuan tradisional/asli lebih berakar secara dalam pada lingkungannya.
Pemerolehan dan Perubahan Pengetahuan Masyarakat Lokal
• Sistem pengetahuan masyarakat bersifat kumulatif, mewakili generasi pengalaman-pengalaman, pengamatan yang hati-hati, dan uji coba “benar-salah”.
• IKS juga bersifat dinamis, pengetahuan baru ditambahkan terus-menerus dari dalam maupun mengadopsi atau mengadaptasi dari luar.
BAB 5
SISTEM PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DESA HUTAN
Landasan teori yang dapat digunakan untuk analisis sistem perekonomian masyarakat desa adalah:
1). Prof. Karl Polanyi:
Ekonomi sebagai Proses Sosial, yang mencakup:
Perilaku timbal balik (resiprositas): gerakan antara titik-titik hubungan dari kelompok- kelompok yang sejajar;
Perilaku berbagi (redistribusi): gerakan-gerakan pemilikan ke arah suatu pusat dan kembali ke pelaku-pelaku;Contohnya:
pajak sebagai inflow, dan pelayanan-pelayanan pemerintah sebagai outflow! Gerakan barang dan jasa ke pusat suatu organisasi administrative (inflow), dan pembagian kembali barang dan jasa itu kepada individu-individu oleh organisasi redistribusi (outflow);
Perilaku tukar menukar : gerakan dalam suatu sistem pasar. Pertukaran pasar adalah pertukaran barang dan jasa pada harga yang diatur oleh penawaran (supply) dan permintaan (demand).
Ketiga perilaku tersebut sebagai suatu proses, artinya ada suatu gerakan; dapat berarti perubahan tempat, pemilikan, atau keduanya. Proses tersebut dilembagakan, artinya bukan sekedar gerakan orang-perorang, melainkan menjadi norma dan pedoman bertindak para penganutnya (anggota masyarakat yang bersangkutan); membentuk suatu struktur, terorganisasi.
Gamst (1974) : menggolongkan resiprositas (reciprocal exchange) dan redistribusi (redistributive exchange) sebagai ekonomi status (status economics), maksudnya kegiatan-kegiatan pertukaran (exchange) hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan posisi sosial dan peranan-peranan seseorang dalam masyarakat.
2). Prof. Manning Nash:
Sistem Ekonomi Petani dan Primitif mempunyai karakteristik sebagai berikut:
(1) Kompleksitas teknologi dan pembagian kerja:
– Teknologi relatif sederhana, sedikit perbedaan tugas dalam kegiatan produktif;
– Umumnya ketrampilan produsen dari awal sampai akhir, dari bahan mentah sampai barang jadi;
– Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan umur
(2) Struktur dan keanggotaan unit-unit produktif
– Unit produksi tergantung pada bentuk-bentuk kehidupan sosial lainnya. Ikatan kekerabatan (keluarga, klen, atau kelompok keturunan lainnya) seringkali merupakan ikatan yang mengorganisir aktivitas ekonomi. Jadi unit produksi cenderung multiguna, aktivitas ekonomi hanyalah satu aspek yang dikerjakan.
– Unit produksi bersatu dengan unit konsumsi.
(3) Sistem dan media pertukaran
– Alat tukar tidak selalu uang;
– Beberapa barang dapat ditukar hanya untuk hal-hal subsistensi; lainnya hanya untuk hal-hal kemewahan, status dan prestise
Beberapa jenis sistem pertukaran:
• Pasar
• Redistribusi yang terjadi dalam sistem stratifikasi sosial
• Resiprositas yang berwujud pertukaran hadiah
• Mobilisasi yang merupakan gerakan pengumpulan barang dan jasa ke elit untuk tujuan-tujuan politik yang lebih luas.
Pengendalian kesejahteraan dan capital
3). Prof. Chayanov:
Motivasi petani tidak sama dengan kaum kapitalis. Petani lebih cenderung:
 Mementingkan keamanan kebutuhan keluarga dari pada memperoleh profit;
 Peningkatan produksi hanya diupayakan jika tidak melebihi waktu kerja keluarga.
4). Prof. Marshall Sahlins:
 Suatu hal yang tidak mungkin memisahkan aktivitas ekonomi dari jaringan yang penuh dengan nilai, asumsi, relasi sosial yang membangun kebudayaan tertentu.
5). Prof. J.H. Boeke:
Ekonomi Pra-Kapitalis:
 Ikatan komunal;
 Ikatan organik yang asli (gemeinschaft);
 Kedudukan sosial setiap orang dalam pelapisan masyarakat relatif tetap;
 Tidak ada perbedaan tajam antara kegiatan usaha dan rumahtangga;
 Produksi barang untuk kebutuhan sendiri;
 Pembagian kerja tidak ada atau kecil sekali;
 Dorongan ekonomi lebih rendah dan tunduk pada nilai-nilai agama, tata susila, tradisi.
6). Prof. Clifford Geertz:
 Norma resiprositas secara efektif telah menghambat tindakan individu dan menentukan pola organisasi sosial. Sebagai contoh, pada masyarakat petani di Jawa terbentuk norma shared poverty (kemiskinan terbagi). Norma ini diterapkan dalam usaha pertanian yang secara terus menerus menampung tenaga kerja yang terus bertambah, sehingga terbentuk involusi (berjalan di tempat)
7). James Scott:
 Masyarakat pra kapitalis membangun ikatan hubungan patron-klien (patron-client). Patron memberikan perlindungan kepada client dalam berbagai bentuk, misalnya bantuan kesehatan, bantuan makanan, hadiah; Client melayani patron dalam berbagai kegiatan di dalam rumah (bantuan menjemur padi, mengecat rumah, mengisi bak mandi, dll) maupun usaha produksi (sawah, kebun, hutan, dll). Patron menjamin kehidupan client sehingga tidak kelaparan, cukup penginapan.
 Masyarakat kapitalis terjadi komersialisasi, ikatan patron-client memudar dan berubah menjadi hubungan eksploitatif; patron berusaha untuk memanfaatkan client untuk sebesar-besar keuntungan patron; Client berusaha melawan patron, namun karena posisinya lemah maka perlawanan tidak diwujudkan dalam bentuk pemberontakan, melainkan protes-protes kecil, penipuan kecil, pembangkangan kecil.

BAB 6 dan 7
Adaptasi sosio-kultural dan ekologi masyarakat desa hutan
Teori-teori Interaksi
1). Teori Determinisme Lingkungan (Environmental Determinism)
Lingkungan fisik memainkan peran penting sebagai penggerak utama kehidupan manusia: kepribadian, moralitas, politik dan pemerintahan, religi, kebudayaan material, biologi;
Plato dan Aristoteles mengkaitkan iklim dengan pemerintahan: Yunani yang dingin adalah ideal bagi pemerintahan yang demokratis dan menghasilkan orang yang bisa mengatur orang lain; Pemerintahan yang lalim cocok berada di daerah beriklim panas karena orang-orang kurang semangat dan cinta kebebasan; F. Montesquieu menganggap ikllim yang panas membangkitkan kelesuan dan religi yang pasif (misalnya Budha di India), sebaliknya di daerah dingin didominasi oleh agresivitas dan sesuai dengan kebebasan individu (misalnya Kristen); E. Huntington (geografer): daerah iklim dingin cocok bagi pemikir intelektual, sehingga bentuk religi yang paling tinggi biasa ditemukan;
2). Teori Posibilisme
F. Boas menjelaskan bahwa gambaran dan pola kebudayaan khusus dapat ditemukan pada tradisi sejarah bukan lingkungan, tetapi ia memandang bahwa lingkungan memainkan peran penting untuk menjelaskan mengapa beberapa gambaran kebudayaan bisa tidak terjadi. A. Kroeber menunjukkan bahwa distribusi pertanian jagung di Amerika Utara dibatasi oleh iklim, yakni empat bulan musim tumbuh (curah hujan cukup).
3). Teori Ekologi Budaya (Cultural Ecology) Prof. J. Steward (1955)
Steward (1955) mengajukan teori perubahan kebudayaan Multilinear Evolution. Teori ekologi budaya dari Steward merupakan salah satu teori adaptasi manusia yang menekankan pada adaptasi budaya. Evolusi multilinear mengasumsikan bahwa tipe dasar dari suatu kebudayaan dapat berkembang dalam cara yang sama di bawah kondisi yang sama, tetapi bahwa sedikit aspek-aspek konkrit kebudayaan akan tampak di antara semua kelompok manusia dalam tahapan yang teratur. Metode untuk memahami bagaimana perubahan kebudayaan diantarkan oleh adaptasi terhadap lingkungan disebutnya cultural ecology (Ekologi Budaya);
Dalam menerapkan metode Ekologi Budaya Steward merumuskan tiga prosedur fundamental. Analisis saling hubungan teknologi –produktif atau eksploitatif– dan lingkungan; Teknologi mencakup suatu bagian yang sangat penting, apa yang disebut “material culture”. Dalam masyarakat primitive peralatan-peralatan subsistensi adalah dasar –alat-alat untuk berburu dan mencari ikan; Dalam masyarakat yang lebih maju teknik pertanian dan penggembalaan dan pengolahan bahan-bahan krusial harus dipertimbangkan; Dalam masyarakat industri, pengaturan kapital dan kredit, sistem perdagangan, dan lain-lain adalah krusial.
Analisis pola-pola perilaku yang terlibat dalam eksploitasi daerah khusus dengan cara-cara teknologi khusus. Cara hidup dari orang-orang (mode of life of the people) –apakah ketat atau longgar, individual atau cooperative. Sebagai contoh, dalam kegiatan berburu Rusa dilakukan sendiri-sendiri, sedangkan berburu Bison dan Antelope dilakukan berkelompok, bukan hanya pengaruh sejarah –melalui penciptaan (invention) ataupun penyebaran (diffusion), tetapi karena pengaruh lingkungan, Mengetahui sejauhmana pola-pola perilaku dalam exploitasi lingkungan mempengaruhi aspek lain dari kebudayaan. Sebagai contoh, patrilineal bands pada para pemburu dan keluarga-keluarga yang terpecah pada Western Shoshoni sangat ditentukan oleh kegiatan-kegiatan subsisten mereka, sedangkan Carrier Indians berubah dari composite band menjadi masyarakat paruh (moieties) dan status yang diwariskan tanpa perubahan apapun dalam keadaan subsistensinya. Penjelasannya membutuhkan pendekatan holistik, mencakup demografi, struktur kekerabatan, penguasaan dan penggunaan lahan, dll.
Metode Ekologi Budaya mengarahkan studi hubungan antara karakteristik tertentu (certain features) dari suatu lingkungan dan unsur-unsur tertentu (certain traits) dari suatu kebudayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan tersebut. Dalam pandangan holistik semua aspek kebudayaan saling tergantung secara fungsional. Tetapi, derajat dan macam saling ketergantungannya tidak sama untuk semua romannya.
Konsep cultural core (inti kebudayaan), sebagai konstelasi unsur-unsur (features) yang paling terkait kuat terhadap kegiatan subsistensi dan pengaturan ekonomi. Inti mencakup pola-pola sosial, politik, dan religi yang secara empiris ditetapkan terkait kuat dengan pengaturan itu. Sedangkan unsur-unsur lain yang jumlahnya banyak, tetapi tidak kuat kaitannya dengan inti disebut unsur-unsur sekunder; Unsur sekunder ditentukan lebih banyak oleh faktor-faktor sejarah budaya (cultural historical factors) yang lebih murni –oleh inovasi-inovasi atau difusi acak– dan mereka itu memberikan gambaran yang tampak dari luar berbeda dari suatu kebudayaan yang berinti sama; Regularities atau similarities antar kebudayaan (cross-cultural type) yang berulang dalam daerah atau tradisi yang berbeda atau terpisah sejarahnya dapat dijelaskan sebagai hasil dari karakteristik lingkungan yang sama.
4). Prof. A. Vayda dan Prof. Rappaport
Vayda dan Rappaport (1968) menganjurkan untuk tidak hanya memperhatikan variabel budaya, tetapi harus memperhatikan kesatuan variabel budaya dan non budaya (cultural and non cultural); Vayda dan Rapapport menekankan pada model keseimbangan ekosistem. Tujuannya adalah (1) untuk menjelaskan mengapa unsur-unsur (traits) atau kumpulan unsur-unsur tertentu ada pada waktu tertentu dan di tempat tertentu; sebagai contoh, mengapa kelompok manusia membudidayakan tanaman dan memelihara ternak, sedangkan yang lain tidak ? (2) untuk menjelaskan bagaimana unsur-unsur atau kumpulan unsur-unsur berfungsi: sebagai contoh, bagaimana cara-cara tertentu pemeliharaan dan penyembelaihan babi di New Guinea membantu untuk memelihara keseimbangan antara populasi manusia dan sumberdaya subsistensinya; Analisis fungsional itu lajim disebut sebagai pendekatan neo-fungsional (terutama Rappaport).
Karakteristik pendekatan ekosistem adalah sebagai berikut (Ellen, 1982: 75-78):
1) Monism. Pendekatan ekosistem bersifat monistik; secara eksplisit ia menganalisis unsur-unsur perilaku dan lingkungan sebagai bagian dari suatu sistem yang tunggal. Praktek-praktek khususnya diihat sebagai bagian-bagian yang fungsional dalam operasi sistem;
2) Complexity. Pendekatan ekosistem menekankan lingkungan dan perilaku; seperangkat variabel-variabel yang kompleks. Signifikansi dan alasan dalam hubungan-hubungan lingkungan ditemukan dalam jaringan faktor-faktor yang saling terkait; Konsep ekosistem menolak perlakuan terhadap kebudayaan dan lingkungan sebagai suatu yang berbeda dan terpisah;
3) Connectivity and mutual causality. Dalam pandangan ekosistem, semua aktivitas sosial berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses-proses ekologi dan mereka dipengaruhi oleh proses-proses yang sama. Pendekatan ekosistem menekankan ciri kausalitas dua arah dan menghindari kekeliruan penganut determinisme-possibilisme, walaupun hubungan saling pengaruh tidak pernah setara;
4) Process. Analisis ekosistem perlu memfokuskan pada proses-proses ekologis dan sosial-ekologis. Ia menghindari korelasi yang sempit antara lingkungan dan organisasi sosial
5) Populations as analytical units. Penduduk lokal, biasanya kelompok teritorial, dapat ditetapkan sebagai suatu populasi ekologi. Populasi ekologi diidentifikasi dalam hal posisi atau niche yang mereka mendudukinya dalam ekosistem. Ciri-cirinya sering dapat dikaitkan dengan gambaran fisik, biologis, lingkungan sosial dan budaya, dan perubahan selama adaptasi. Kebudayaan dan masyarakat, tidak seperti populasi, tidak menduduki niche, tidak dimakan predator, dibatasi oleh suplai makanan, atau dilemahkan oleh penyakit;
6) Frameworks for description and analysis. Dalam kerja lapangan dan penelitian empiris, pendekatan ekosistem memberikan suatu kerangka kerja yang menyesuaikan pengakuan pada interaksi variabel-variabel lingkungan dan budaya yang bervariasi dan kompleks.
Pendekatan prosesual :
Vayda and McCay (1975: 294) memberikan kritik terhadap pendukung antropologi ekologi lainnya, yaitu (1) terlalu asyik dengan keseimbangan statis, (2) ketidakmampuannya menjelaskan fenomena budaya, (3) berlebihan menekankan pada produksi dan konsumsi energi pangan, dan (4) ketidakjelasan tentang unit analisis yang tepat. Penekanan pada keseimbangan (self regulating, homeostatic, negative feedback), mengabaikan perubahan-perubahan, kerusakan sistem, dan hubungan tak seimbang antara manusia dan lingkungan. Studi efisiensi pencarian dan penggunaan energi oleh individu organisme atau populasi dapat bernilai jika energinya terbatas; jika masalah lain (banjir, kekeringan, atau hama) yang muncul maka organisme lebih berespons kepada masalah itu dan energi menjadi tidak penting.
Dalam studi-studi selanjutnya Vayda (1986; 1994; 1996) lebih menekankan pada perilaku manusia dan konsekuensinya (actions and consequences) terhadap lingkungan
Selamat ujian semoga sukses !!!!! Sofyan arief

E14110060

PEMANENAN HUTAN
Serangkaian kegiatan kehutanan yang merubah pohon dan biomas lain menjadi bentuk yang dapat dipindahkan ke lokasi lain sehingga bermanfaat bagi kehidupan dan ekonomi masyarakat.
Tujuan pemanenan hutan
• Meningkatkan nilai hutan
• Mendapatkan produk hasil hutan yang dibutuhkan masyarakat
• Memberi kesempatan kerja bagi masyarakat disekitar hutan
• Memberikan kontribusi kepada devisa negara
• Membuka akses wilayah
Sejarah pemanenan hutan di Indonesia
• 1652 Belanda menguasai hutan-hutan di sekitar Batavia dan Kerawang
• 1652-1787 hutan dipulau jawa dieksploitasi oleh Belanda dan mulai gundul. Larangan tebang 30 tahun dan penanaman dimulai
• 1804 Daendels meletakkan dasar-dasar kehutanan di Jawa, pengelolaan hutan ke dinas khusus dan dimulainya blandong stelsel
• 1849 ahli kehutanan Jerman didatangkan
• 1857 ahli kehutanan Belanda didatangkan
• 1865 blandong stelsel berakhir, pemisahan jati & rimba
• 1927 Dinas kehutanan hutan rimba & perusahaan jati
• 1968/69 Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri untuk Pengusahaan Hutan di luar Jawa
Faktor faktor pemanenan hutan:

Alami
• Topografi
• Keadaan tanah dan geologi
• Iklim
• Tipe hutan
• Potensi hutan
• Lingkungan atau pelestarian
Faktor lain
• pasar
• teknologi
• silvikultur
• modal
• kebijakan pemerintah
• social ekonomi masyarakat

Areal pemanenan hutan
Kegiatan pemanenan dilakukan di areal hutan produksi/ bukan areal konservasi, Di dalam areal pemanenan masih menyisakan kantong satwa dan kawasan lindung kecuali pada HTI, Kegiatan pemanenan besar dampak negatifnya terhadap hidrologi. Pemanenan diupayakan tidak berpengaruh besar terhadap kehidupan margasatwa. Jenis hewan yang menyukai habitat sekunder bahkan memperoleh habitat yang lebih menguntungkan setelah kegiatan pemanenan selesai dan tumbuh tegakan sekunder, Pemanenan hutan berdampak negatif terhadap lingkungan tertentu, tetapi berdampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi.

Pemanenan hutan alam:
1. Hasil yang dipanen adalah riapnya
2. Sistem tebang umumnya tebang pilih
Pemanenan hutan tanaman:
1. Perhitungan daur tebang
2. Sistem tebang umumnya tebang habis

Pemanenan hutan alam
• Perencanaan pemanenan
• Pembukaan Wilayah Hutan
• Penebangan
• Pengeluaran kayu
Bab 2
Tahapan pemanenan hutan
Pemanenan hutan dapat diartikan sebagai serangkaian tahapan kegiatan yang mengubah nilai potensial hasil hutan (kayu dan non-kayu) menjadi barang (kayu bulat atau hasil hutan non-kayu lainnya) yang bernilai aktual
Pemanenan hutan membutuhkan inputs, melalui proses dan menghasilkan outputs
Conway (1982) mengidentikkan proses produksi pemanenan hutan sebagai pabrik pada umumnya, perbedaannya hanya terdapat pada lokasi dilaksanakan proses produksi
Kelompok usaha individual atau perusahaan yang mengkhususkan pada pemanenan hutan secara aggregate dapat disebut industri pemanenan hutan (IPH).
Tahapan pemanenan hutan meliputi:
• Perencanaan
• PWH (Pembukaan Wilayah Hutan)
• Penebangan
• Pembagian batang
• Pengumpulan
• Penyaradan
• Pengangkutan
• Penimbunan

Ruang lingkup pemanenan hutan:
Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan dari sejak menebang pohon berdiri sampai menjadi batang (kayu bulat) dan di angkut sampai ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) di luar hutan

Perencanaan
Kegiatan mengidentifikasi pekerjaan yang akan dilakukan untuk mengaktualisasikan nilai potensial sumberdaya hutan bagi kemanfaatan manusia yang meliputi penjelasan tentang rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, teknik-teknik yang akan digunakan dan penetapan jadwal pelaksanaannya
Perencanaan pemanenan sebagai tuntunan arah pelaksanaan kegiatan yang merupakan rajutan dari berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan pemanenan hutan mulai dari system pemanenan, identifikasi dan penyelesaian konflik-konflik, mengenali hambatan-hambatan, penyediaan dan pengendalian seluruh input(s) yang diperlukan, sistem-sistem pengolahan hasil hutan, pemasaran, lingkungan, rehabilitasi, dan tujuan-tujuan perusahaan secara keseluruhan (Conway, 1982).
Data & Informasi Perencanaan (Stenzel dan Walbridge, 1985):
1. Peta-peta: meliputi peta topografi, peta pohon, peta potensi hutan, peta geologi, peta-peta penyebaran satwa dan tumbuhan yang dilindungi, koridor satwa, tempat-tempat yang dilindungi, peta kadaster, peta tanah, dan lain sebagainya.
2. Photo udara dan citra landsat
3. Catatan survey tanah
4. Catatan survey trace jalan
5. Data potensi kayu
6. Data biaya-biaya yang relevan
7. Data ketersediaan dan keragaan alat dan mesin pemanenan
8. Kebijakan dan peraturan/perundangan yang berkaitan baik kebijakan perusahaan, maupun kebijakan dan peraturan/perundangan pemerintah

Pembukaan Wilayah Hutan
kegiatan penyediaan prasarana bagi kegiatan produksi kayu, pembinaan hutan, perlindungan hutan, inspeksi kerja, transportasi dan komunikasi antar pusat kegiatan.
Tujuan :
untuk mempermudah penataan hutan, tindakan-tindakan pembinaan hutan dan pemanenan hutan.
Wujud PWH terdiri dari: Jaringan jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran drainase,Barak kerja (base camp & camp tarik), Tempat penimbunan dan penumpukan kayu (TPn & TPK), dan Sarana & prasarana pembinaan hutan.
Penebangan
Proses memisahkan (memotong) batang pohon dari tunggaknya, sehingga kegiatan-kegiatan pemanenan selanjutnya dapat dilaksanakan

Tahapan kegiatan, meliputi:
(1) Persiapan, terdiri dari menyiapkan peralatan tebang dan tenaga kerja penebang, pembebasan pohon dari tanaman pemanjat dan pembersihan tumbuhan bawah serta persiapan jalur penyelamatan
(2) Penentuan arah rebah, terdiri dari mengamati kondisi pohon, lingkungan sekitar, cuaca, rencana arah sarad, dan penentuan dan penandaan arah rebah
(3) Perebahan, terdiri dari pembuatan takik rebah dan pembuatan takik balas.
Pembagian batang
Proses memotong batang pohon yang telah rebah menjadi sortimen-sortimen kayu bulat (logs) yang dikehendaki sebagai persiapan untuk kegiatan angkutan minor (penyaradan/skidding, forwarding atau yarding).

Tujuan:
• Membuat sortimen sesuai peruntukan,
• Memudahkan dalam pengangkutan, dan
• Memperoleh nilai maksimum dari kayu yang dipanen.

Prinsip-prinsip:
• Memperoleh kayu dengan nilai jual tinggi
• Memperoleh batang selurus mungkin
• Melokalisasi cacat pada batang yang “dikorbankan”.
• Mudah dalam pengangkutan sortimen-sortimen yang dihasilkan.

Penyaradan
Penyaradan adalah kegiatan pemindahan log yang berawal dari tunggak berakhir pada tempat pengumpulan (TPn) dengan berbagai cara dan alat sarad. Kegiatan penyaradan disebut pula sebagai kegiatan angkutan minor.
Tahapan kegiatan:
1. Alat sarad mendatangi kayu yang akan disarad.
2. Kegiatan memasang alat pengikat kayu pada kayu yang akan disarad yang umum disebut sebagai kegiatan pasang choker,
3. Proses perjalanan menyarad kayu yang disarad dengan berbagai metode yang akan dijelaskan dalam Bab selanjutnya,
4. Kegiatan melepas alat pengikat kayu di TPn.
Pengumpulan
Pengumpulan kayu merupakan kegiatan untuk menumpuk kayu di TPn. Pengumpulan kayu ini bersifat sementara sebelum kayu diangkut ke tempat penumpukan akhir di hutan (TPK).

Kegiatan-kegiatan:
pelepasan choker, pengukuran kayu, pemotongan atau pembagian batang, pengulitan kayu, pemberian obat anti serangga (hama) dan jamur (penyakit), memasang paku S untuk mencegah kayu pecah/retak, pengaturan log, dan pemuatan kayu ke atas bak truk atau alat angkut lainnya.
Penimbunan
Penimbunan kayu merupakan kegiatan untuk menimbun kayu di TPK yang merupakan akhir dari rangkaian kegiatan pemanenan di hutan sebelum kayu dipindahkan ke lokasi pemanfaatan (industri atau tempat transaksi lainnya).
Kegiatan-kegiatan:
1. pembongkaran kayu (unloading),
2. Pengukuran dan pengadministrasian kayu,
3. pemotongan kayu untuk tujuan perapihan (trimming),
4. pengujian mutu kayu, pengkaplingan dan pemberian kode kayu sesuai ukuran dan kualita kayu,
5. bila belum dilakukan di TPn dapat dilakukan pengulitan kayu, pemberian obat anti serangga (hama) dan jamur (penyakit), memasang paku S untuk mencegah kayu pecah/retak di TPK,
6. pengaturan log dan pemuatan kayu ke atas alat angkut yang akan mengangkut ke tempat konsumen.

Bab 3
Sistem Pemanenan Hutan
Sistem pemanenan: sekelompok cara yang umumnya merupakan kombinasi metode penebangan, angkutan minor/major, dan tenaga penggerak kegiatan utama untuk memindahkan tegakan dari tempat tumbuhnya menuju tempat yang dikehendaki.
Penggolongan sistem pemanenan:
Sortimen:
1. Full tree: penyaradan pohon berikut tajuknya
2. Tree length (long log): penyaradan batang dari pangkal hingga bebas cabang (felled, limbed & topped)
3. Short wood: penyaradan batang yang telah dipotong-potong (dibagi batang)

Alat sarad yang digunakan:

– Tractor system
– Cable system
– Kuda-kuda
– Balloon, helicopter, e.t.c

Power :
1. Full mekanis
2. Mekanis
3. Semi mekanis
4. Manual (semi manual)

Operation (Stenzel et al, 1985) :

Company operation
Keadaan di mana seluruh kegiatan pemanenan mulai dari penyediaan inputs seperti tenaga dan peralatan hingga penjualan dan/atau pemanfaatan outputs ditentukan oleh perusahaan untuk memanen hutan yang menjadi hak (milik) perusahaan tersebut
Contract operation
Kegiatan pemanenan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan hutan atau pemenang lelang pemanenan pada hutan negara dengan kontraktor

Silviculture regime/system:

(Tebang Pilih Tanam Indonesia – TPTI)
(Tebang Habis Permudaan Buatan – THPB)
(Tebang Habis Permudaan Alam – THPA)
(Tebang Jalur Tanam Indonesia – TJTI)
(Tebang Pilih Tanam Jalur – TPTJ)

Kegiatan utama TPTI :
• Inventarisasi hutan, terutama POHON, TIANG, PANCANG & ANAKAN
• Penebangan pada limit diameter yang diijinkan (hutan daratan HP: > 50 cm; HPT: > 60 cm)
• Pemeliharaan tegakan tinggal untuk mempercepat pertumbuhan

Pembagian batang

Kesalahan dalam pembagian batang :
• Potongan tidak lurus/vertikal
• Kerusakan log berupa sobek batang
• Terjepitnya bilah gergaji
• Resiko terjadinya kecelakaan kerja

KARAKTERISTIK POSISI POHON SETELAH DITEBANG
• Top bind (tertekan dari atas)
• Bottom bind (tertekan dari bawah)
• Side bind (tertekan dari samping)
• Drop ( log terjatuh)
Tindakan bila bilah gergaji terjepit :
• End pressure ( tekanan ujung)
• Matikan chainsaw, jangan dipaksakan untuk mengoperasikan chainsaw.
• Gunakan baji untuk membuka/memperlebar lintasan gergaji (kerf) ( bila bilah gergaji seluruhnya telah masuk ke dalam kayu)
• Bila tak memungkinkan, gunakan alat lain untuk memperlebar lintasan gergaji ( kampak, parang dll)bila sebagian bilah terjepit kayu.
• Apabila masih tidak memungkinkan juga Lepaskan chainsaw dari bilah yang terjepit, lakukan penebangan/pembagian batang dengan alat yang lain.

TEKNIK PENYARADAN
Menurut Wackerman (1966),
penyaradan kayu adalah kegiatan memindahkan kayu dari tunggak atau petak tebang ke tempat pengumpulan kayu (TPn)

Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) atau landing:
suatu lahan dengan luasan tertentu yang dibangun sedemikian rupa sehingga baik untuk mengumpulkan kayu sebelum diangkut ke TPK atau industri, juga sebagai pusat dari jalan-jalan sarad dan terminal dari jalan angkutan.
Lokasi TPn di luar areal penebangan atau di pinggir jalan angkutan, minimal 100 meter dari sungai, tanah harus mudah kering, arealnya datar, di punggung bukit atau di atas areal sekitarnya untuk keperluan drainase.

Teknik penyaradan kayu :

SISTEM MANUAL (manusia)
1. Dipikul
2. Didorong (digelindingkan)
3. Ditarik (alat geretek)
4. Didorong (kuda-kuda)

SISTEM MANUAL (hewan)
1. Kerbau (tanah lembek)
2. Sapi (tanah keras)
3. Gajah (Asia dan Afrika)
4. Kuda (Eropa dan Amerika)

Penyaradan kayu sistem kuda-kuda di hutan rawa menggunakan alat ongkak yang ditarik oleh tenaga manusia (1 regu berjumlah 6-8 orang) produktivitas ± 10 m3/hari dengan jarak sarad 500 m

SISTEM TRAKTOR
1. Crawler tractor (beroda karet)
2. Wheel tractor (beroda baja)

TEKNIK PENYARADAN TRAKTOR
1. Ground skidding system
2. Sulky system
3. Forwarding system

SISTEM TRAKTOR

Paling banyak digunakan di Indonesia (>80%)
1. Baik di medan yang relatif berat (< 40%)
2. Pengelolaan regu kerja lebih mudah
3. Produktivitas (140-240 HP) 50-100 m3/hari
4. Dapat digunakan untuk tebang pilih
5. Banyak gangguan tanah
SISTEM KABEL
1. Ground yarding system
2. High lead system
3. Skyline system
SISTEM BALON
Sistem kabel dengan daya angkat untuk menerbangkan log dan meningkatkan jangkauan sarad pada areal yang berat dan lereng panjang ( tidak menggunakan tiang/ spar tree)

SISTEM HELIKOPTER

• Kurang populer
• Tidak terpengaruh topografi
• Biaya/m3 sangat tinggi
• Intensitas jalan rendah
• Potensi kayu tinggi
• Nilai kayu tinggi
• Cuaca baik
• Keterampilan tinggi
• Segala sistem tebang
• Dampak paling kecil

Prinsip pemilihan sistem penyaradan kayu:

1. Kondisi hutan (potensi kayu)
2. Topografi (kelerengan)
3. Jenis tanah
4. Iklim
5. Sistem silvikultur (tebang pilih/habis)
6. Ukuran sortimen yang disarad
7. Modal
8. Jenis alat

TEKNIK PENGANGKUTAN DAN MUAT BONGKAR

Pengangkutan kayu: kegiatan memindahkan kayu dari titik pengumpulan (TPn) ke tujuan akhir (TPK, industri, pasar kayu) dengan metode tertentu
UNTUK mempercepat distribusi kayu, DAN mengefisienkan kegiatan

Prinsip Pemilihan Sistem Pengangkutan Kayu:

• Topografi
• Lokasi, luasan dan potensi hutan
• Tanah dan iklim
• Jenis kayu
• Sistem Pemanenan
• Kapasistas angkut
• Jarak angkut
• Kondisi sungai
• Mobilitas
• Modal

Modus Pengangkutan Kayu:

Pengangkutan darat
• Truk dan trailer
• Loko dan lori

Pengangkutan air
• Rakit
• Ponton
• Tongkang
• Kapal

Pengangkutan kayu dengan truk:
1. Cocok untuk hutan tanah kering
2. Topografi max. 10%
3. Fleksibilitas dalam volume angkutan, bentuk alat angkut dan manfaat jalan
4. Jenis alat angkut ditentukan oleh dimensi kayu, kondisi jalan, dan modal
5. Mobilitas alat angkut tinggi
6. Klasifikasi jalan diperlukan
Pengangkutan kayu dengan loko dan lori:

• Cocok untuk hutan tanah kering yang datar (hutan jati)
atau hutan rawa
• Hutan jati: 6-7 lori (@ 6-7 m3) ditarik satu lokomotif
bertenaga uap
• Hutan rawa: 20 lori (@ 3 m3) ditarik/didorong satu
lokomotif bertenaga diesel
• Topografi max. 3%
• Biaya pembuatan jalan tinggi
• Biaya pemeliharaan rendah
• Volume per trip harus besar
• Manfaat jalan terbatas
• Bentuk alat angkut terbatas

MUAT BONGKAR:
kegiatan memindahkan kayu dari tanah/lapangan ke atas alat angkut jarak jauh, yang dilakukan di TPK, TPn, petak tebangan atau sepanjang tepi jalan angkutan.

TUJUAN: Secepat-cepatnya memindahkan kayu untuk segera diangkut, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan sebelum dan sesudahnya

METODE MUAT BONGKAR:

• Cara tradisional (tenaga manusia):
• Kayu ringan dan kecil
• Membutuhkan banyak waktu
• Produktifitasnya rendah

• Cara mekanis (tenaga mesin):
• Traktor loader
• Truk berkabel
• Crane
• A-frame

Efektivitas muat bongkar kayu dipengaruhi oleh:
• Lokasi/tempat muat bongkar
• Jenis alat yang digunakan
• Ukuran batang yang dimuat/dibongkar
• Kapasitas alat angkut
• Kapasitas alat muat bongkar

semoga bermanfaat

INSTITUTE PERTANIAN BOGOR

Penelitian cara pembuatan minuman bubuk jambu biji (Psidium guajava L.) dengan menggunakan alat pengeringan semprot (spray drier) ini dilakukan untuk mengolah lebih lanjut buah jambu biji yang banyak dihasilkan di Indonesia. Disamping itu juga untuk memudahkan distribusi dan nilai guna dari buah jambu biji,khususnya jambu biji jenis susu.

Lindawati, Lusia

Selamat datang di Blog Mahasiswa IPB. Ini adalah postingan pertamamu. Edit atau hapus postingan ini dan mulailah menulis blog sekarang juga!

Search
Categories
Bookmarks